Jakarta, 29 April 2025 – Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi wajah Indonesia di forum strategis Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, dengan membawa semangat menjadikan keuangan syariah sebagai instrumen pembiayaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan secara global.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hadir dalam forum United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC) Forum on Financing for Development (FFD) sebagai perwakilan Indonesia. Dalam side event ini, BSI memaparkan konsep pembiayaan syariah yang terintegrasi dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Joint SDG Fund dan United Nations Development Programme (UNDP), yang difasilitasi oleh Pemerintah Indonesia.
UN ECOSOC merupakan salah satu dari enam badan utama PBB yang menangani isu-isu sosial dan ekonomi global. Forum ini menjadi bagian penting menjelang Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (FfD4) yang akan berlangsung di Spanyol pada pertengahan 2025. Pertemuan ini akan menyatukan pemimpin dunia, organisasi internasional, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas strategi pembiayaan pembangunan global demi mempercepat tercapainya SDGs.
BSI menegaskan bahwa keuangan syariah memiliki karakter yang mendukung agenda global, seperti keadilan, pemerataan, dan inklusi. Menurut Direktur Keuangan & Strategi BSI, Ade Cahyo Nugroho, keunggulan inklusivitas membuat keuangan syariah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh sektor keuangan konvensional.
“Prinsip-prinsip yang ada di keuangan syariah sangat sesuai dengan cita-cita pembangunan global, yang memperjuangkan manfaat ekonomi riil dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menumbuhkan semangat untuk saling menguntungkan, yang didukung oleh kerangka etika dan dampak sosial dan lingkungan yang kuat. Selain itu, prinsip-prinsip ini memprioritaskan transparansi, yang menjadikan keuangan syariah bukan sekadar pilihan finansial, melainkan juga komitmen untuk masa depan yang lebih adil dan bertanggung jawab,” kata Cahyo.
Cahyo juga menambahkan bahwa BSI memiliki sejumlah inisiatif yang mendukung SDGs dan agenda Net Zero Emission (NZE) Indonesia 2060, antara lain melalui kampanye Green Business Culture, penggunaan platform Digital Carbon Tracking, serta pembiayaan untuk UMKM, produk ramah lingkungan, dan energi bersih. Kolaborasi dengan Bappenas pun dilakukan untuk memperluas Islamic Ecosystem serta memperkenalkan konsep Green Zakat dalam pembangunan berkelanjutan.
Tiga pilar ESG menjadi dasar operasional BSI, yaitu sustainable banking yang fokus pada penguatan tata kelola dan pembiayaan berkelanjutan, sustainable operation melalui digitalisasi dan perlindungan data pribadi, serta sustainable beyond banking yang memperluas akses layanan keuangan dan distribusi dana sosial keagamaan. “Selain itu, BSI juga mengumumkan keanggotaan terbaru dalam United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), yang memperkuat komitmen BSI dengan menandatangani Principles for Responsible Banking. Bersama-sama, kita membayangkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” paparnya.
BSI juga telah menerbitkan instrumen keuangan berkelanjutan seperti Sustainability Sukuk dan Green Zakat. Sustainability Sukuk atau Sukuk Mudharabah Keberlanjutan menjadi instrumen pembiayaan berbasis kegiatan berwawasan lingkungan dan sosial. Dana dari Sukuk tersebut telah digunakan untuk membangun 152 fasilitas kesehatan, 78 fasilitas pendidikan, serta menyediakan energi bersih dan air bersih yang bermanfaat bagi ratusan ribu orang. Sukuk ini juga berdampak signifikan dalam pengurangan emisi karbon hingga puluhan juta ton.
Sementara itu, Green Zakat merupakan hasil sinergi antara BSI, BAZNAS, dan UNDP yang bertujuan mengarahkan pengelolaan zakat ke arah yang lebih ramah lingkungan. Kerangka kerja ini memperluas peran zakat dari sekadar instrumen pengentasan kemiskinan menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
“Keuangan syariah menjadi kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia dan memberikan kontribusi substansial bagi pembiayaan dan sosial. Peran penting ini ditampilkan dalam Kerangka Pembiayaan Nasional Terpadu, Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Rencana Induk Keuangan Islam Indonesia. Ini diwujudkan dalam kebijakan yang dibentuk oleh peraturan keuangan berkelanjutan,” tutup Cahyo.
Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas, Agustin Arry Yana, menjelaskan bahwa keterlibatan BSI dalam forum ini didasarkan pada kapabilitasnya yang telah terbukti.
“Kami melihat kiprah dan pencapaian BSI selama ini di sektor perekonomian syariah menjadikannya cocok sebagai representasi Indonesia di forum UN ECOSOC ini. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. (Redaksi)
