Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa penyaluran BSU Rp600 ribu berjalan dengan hati-hati dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menegaskan bahwa seluruh proses pencairan bantuan dilakukan melalui tahapan verifikasi yang ketat.
“Penyaluran BSU Rp600 ribu” dilakukan dengan dua metode, yakni melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Hingga saat ini, bantuan telah diterima oleh 8,3 juta orang, namun sebagian besar yang belum menerima bantuan berasal dari mekanisme penyaluran melalui PT Pos.
“Proses di PT Pos memang lebih panjang, butuh waktu sekitar seminggu. Selain itu, ada sebagian kecil yang masih dalam proses verifikasi karena kami harus ulang cek data dari BPJS Ketenagakerjaan dan nomor rekening penerima,” terang Yassierli kepada awak media.
Menaker menambahkan, penyaluran BSU Rp600 ribu sangat bergantung pada keakuratan data. Pemerintah ingin memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran. Oleh karena itu, setiap tahapan mulai dari pengecekan keaktifan di BPJS, validasi oleh bank, hingga penerbitan surat perintah pembayaran dilakukan secara berjenjang.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai penyalahgunaan bantuan untuk kegiatan negatif seperti judi online, Yassierli menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kontrol pemerintah. Namun ia tetap percaya bahwa mayoritas penerima akan menggunakan dana tersebut untuk hal-hal positif.
“BSU ini adalah intervensi ekonomi untuk meningkatkan daya beli para pekerja yang aktif. Saya yakin bantuan ini berdampak besar bagi para pekerja dan keluarga mereka,” kata Yassierli dengan optimis.
Program BSU merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu pekerja yang terdampak ekonomi, sekaligus menjaga keberlangsungan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak ekonomi nasional. (Redaksi)